Konsolidasi Bendahara UPA Pelopor, DPD PKS Padang Perkuat Transparansi dan Kemandirian Keuangan
DPD PKS Kota Padang menggelar Konsolidasi Bendahara UPA Pelopor se-Kota Padang yang diikuti 90 orang bendahara UPA, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan berlangsung di Ballroom Lantai 2 Kantor DPW PKS Sumatera Barat, Muaro Penjalinan, Kecamatan Koto Tangah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan organisasi sekaligus meningkatkan pemahaman para bendahara terkait mekanisme iuran anggota dan pengelolaan keuangan di tingkat UPA.
Sejumlah agenda dibahas dalam kegiatan tersebut, di antaranya sosialisasi Rakornas Bendahara serta brainstorming terkait iuran anggota dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi.
Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, Lc., MA, mengatakan kegiatan konsolidasi bendahara memiliki posisi penting karena aktivitas organisasi PKS Kota Padang selama 2025 hingga 2026 cukup padat dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang terkelola dengan baik.
Menurut Mulyadi, berbagai kegiatan mulai dari peringatan Milad PKS, penanganan masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Kota Padang, hingga kegiatan sosial dan pembinaan anggota seperti Latansa dan Kembara membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit.
"Selama 2025 dan 2026 ini kegiatan DPD sangat banyak. Mulai dari Milad PKS, penanganan pascabencana di berbagai lokasi Kota Padang, sampai kegiatan sosial dan pembinaan anggota seperti Latansa dan Kembara. Semua ini tentu membutuhkan dukungan dana," ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan, salah satu sumber pembiayaan kegiatan organisasi berasal dari iuran bulanan anggota. Karena itu, kedisiplinan dalam menunaikan iuran menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan berbagai program DPD PKS Kota Padang.
Mulyadi menekankan bahwa iuran anggota bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi merupakan bentuk gotong royong dan kontribusi anggota dalam mendukung berbagai aktivitas organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Bendahara DPD PKS Kota Padang, Maulidson, turut memaparkan kondisi keuangan DPD. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana.
"Keuangan organisasi harus dikelola secara amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, bendahara di setiap tingkatan memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik," ujar Maulidson.
Pertemuan juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada para bendahara UPA yang dinilai konsisten dan rutin menyetorkan iuran anggota pada setiap awal bulan.
Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh bendahara UPA untuk semakin disiplin dalam pengelolaan administrasi dan penyetoran iuran, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan organisasi yang semakin tertib.
Melalui konsolidasi ini, DPD PKS Kota Padang berharap koordinasi antara bendahara UPA dan DPD semakin solid sehingga berbagai program pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, serta pembinaan anggota dapat terus berjalan secara berkelanjutan.