Anggaran Terserap, Tapi Rakyat Tak Merasa

Pembahasan LKPJ 2025 di DPRD Kota Padang membuka satu ironi klasik dalam tata kelola anggaran daerah: angka serapan tinggi, namun dampaknya minim dirasakan masyarakat.

Anggota DPRD, Mulyadi Muslim, secara tegas menyoroti pola yang berulang di berbagai OPD. Program berjalan sesuai rencana, bahkan efisiensi anggaran tercapai. Namun, ketika ditanya soal dampak nyata, banyak OPD tidak mampu menjelaskan hasil konkret dari kegiatan mereka.

Masalah utamanya bukan pada pelaksanaan, melainkan pada hilangnya mata rantai evaluasi. Tidak adanya monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut membuat program berhenti pada tahap seremonial—sekadar terlaksana, tanpa memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih berbasis output (kegiatan terlaksana), bukan outcome (perubahan yang dirasakan publik). Padahal, DPRD menegaskan pentingnya kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan dampak nyata sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Jika pola ini terus berlanjut, maka serapan anggaran hanya akan menjadi angka laporan, bukan alat transformasi sosial.