Hadiri Peletakan Baru Pertama Pembangunan Gedung Baru SDN 49 Batang Kabung, Muharlion Tegaskan Pendidikan Adalah Prioritas

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, termasuk kerusakan fasilitas pendidikan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung di Kecamatan Koto Tangah, Jumat (20/2/2026).

Menurut Muharlion, pembangunan gedung sekolah dua lantai tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak dan aman setelah terdampak bencana.

“Saya memandang ini bukan hanya tentang membangun kembali gedung yang rusak. Ini adalah proses recovery menyeluruh. Kita ingin memastikan anak-anak Batang Kabung bisa kembali belajar dengan tenang, tanpa dihantui trauma dan keterbatasan fasilitas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa DPRD Kota Padang memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan, penganggaran, serta memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Sebagai Ketua DPRD, ia berkomitmen untuk terus memonitor progres pembangunan hingga tuntas dan dapat difungsikan pada tahun ajaran baru.

Muharlion juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang turut mendukung percepatan pembangunan, termasuk kontribusi dari PT Indonesia Asahan Aluminium melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan sektor swasta, menurutnya, menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

“Banjir besar yang lalu menjadi ujian bagi kita semua. Namun dari ujian itu, kita belajar untuk memperkuat sistem mitigasi dan mempercepat langkah pemulihan. DPRD akan memastikan tidak ada proses yang terabaikan, karena pendidikan adalah prioritas,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan gedung baru dua lantai dengan enam ruang kelas tersebut dapat selesai tepat waktu, sehingga aktivitas belajar-mengajar bisa kembali normal. Bagi Muharlion, pemulihan pascabencana tidak boleh setengah-setengah; harus menyentuh aspek infrastruktur, psikologis, hingga jaminan keberlanjutan layanan publik.

“Ini bagian dari komitmen kami di DPRD Kota Padang: hadir, mengawal, dan memastikan setiap proses recovery benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.