Mulyadi Muslim Kawal Program Pendidikan Padang: Beasiswa Harus Tuntas, Regrouping SD Jangan Ganggu Belajar Siswa

PADANG — Program pendidikan yang baik tidak cukup hanya hadir dalam perencanaan dan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari mahasiswa penerima beasiswa hingga siswa sekolah dasar dan menengah yang membutuhkan bantuan perlengkapan belajar.

Hal itu menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kota Padang yang membahas evaluasi sejumlah program pendidikan, Jumat (23/10/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Padang tersebut, tiga persoalan menjadi sorotan utama, yakni penundaan pembayaran beasiswa luar negeri, kebijakan penggabungan sekolah dasar atau regrouping, serta keterlambatan distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP.

Bagi Mulyadi, evaluasi ini penting untuk memastikan program pendidikan berjalan sesuai ketentuan, kendala pelaksanaannya segera ditangani, dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan.

Beasiswa Luar Negeri Harus Segera Dituntaskan

Salah satu persoalan yang dibahas adalah tertundanya pembayaran beasiswa luar negeri bagi mahasiswa penerima program Pemerintah Kota Padang.

Mulyadi menjelaskan, berdasarkan pembahasan dalam rapat kerja, kendala pembayaran berkaitan dengan gangguan teknis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pemko Padang yang terhubung dengan pemerintah pusat.

“Program beasiswa ada hambatan teknis karena SIPD Pemko ada gangguan, sehingga pembayarannya tertunda,” jelas Mulyadi.

Ia menyampaikan bahwa Pemko Padang telah berkomitmen menyelesaikan pembayaran setelah sistem kembali beroperasi normal.

“Pemko berkomitmen sesegeranya menyelesaikan pembayaran beasiswa ketika SIPD sudah kembali normal, karena SIPD ini sistem yang terkoneksi langsung ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Mulyadi menilai, kendala teknis perlu segera ditangani agar pelaksanaan program tidak berlarut-larut. Beasiswa merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kepastian pelaksanaannya menjadi bagian penting dari keberhasilan program pendidikan.

Regrouping SD Harus Menjamin Kenyamanan Belajar

Selain beasiswa, Komisi IV DPRD Kota Padang turut membahas kebijakan penggabungan SDN 26 Air Tawar Timur dan SDN 28 Air Tawar Timur.

Mulyadi menyebut kebijakan regrouping tersebut telah mempertimbangkan aspek regulasi dan teknis. Ia meminta orang tua siswa dapat menerima kebijakan tersebut dan bersama-sama menjaga agar proses pendidikan anak tetap berjalan optimal.

“Kebijakan regrouping SD 26 dan 28 sudah mempertimbangkan semua aspek regulasi dan teknis, maka kami meminta orang tua siswa legowo menerima kebijakan dinas dan fokus mendampingi anak-anak belajar secara optimal,” tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan penggabungan sekolah tidak berhenti pada penyelesaian aspek administratif. Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar juga harus menjadi perhatian, termasuk kesiapan pengelolaan sekolah dan kemampuan tenaga pendidik memberikan pelayanan pendidikan yang baik.

Mulyadi turut menekankan pentingnya peran kepala sekolah definitif yang telah ditunjuk untuk memastikan operasional sekolah berjalan sebagaimana mestinya.

Ia berharap kepala sekolah dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional, membangun komunikasi yang baik, serta mengedepankan pendekatan humanis kepada seluruh warga sekolah, terutama siswa dan orang tua.

Seragam Gratis: Jangan Sampai Manfaat Program Terlambat Dirasakan

Persoalan berikutnya adalah keterlambatan distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP.

Program ini merupakan bagian dari upaya membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Karena itu, ketepatan waktu penyaluran menjadi penting agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan siswa.

Mulyadi menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi dipengaruhi proses validasi data penerima bantuan serta tahapan pengadaan barang yang harus mengikuti prosedur.

“Keterlambatan baju seragam gratis untuk siswa baru SMP dan SD terjadi karena proses validasi data yang memakan waktu, serta adanya proses tender atau mini kompetisi yang wajib mengikuti prosedur,” jelasnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan program pendidikan harus tetap mematuhi regulasi. Namun, pemerintah juga perlu memperkuat perencanaan dan koordinasi agar proses administratif tidak terus menjadi kendala dalam penyaluran manfaat kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap program seragam gratis diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya, terutama dalam hal validasi data, pengadaan, dan distribusi.

Komisi IV Dorong Perbaikan Tata Kelola Pendidikan

Rapat kerja tersebut turut melibatkan Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.

Bagi Komisi IV DPRD Kota Padang, pembahasan berbagai persoalan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Mulyadi mendorong Pemko Padang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Komisi IV mendorong pemerintah dan Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang serta selalu menaati regulasi yang ada,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Apabila terdapat kendala teknis yang memengaruhi pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan penjelasan secara jelas agar masyarakat memahami situasi dan memperoleh kepastian.

“Kami menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dengan semua pihak agar hambatan teknis yang terjadi hampir setiap tahun ini tidak terus berulang,” tambah Mulyadi.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan. Setiap kendala harus menjadi dasar perbaikan sistem, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Langkah dan evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan profesionalisme pelayanan pendidikan tetap terjaga serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Melalui pengawasan Komisi IV DPRD Kota Padang, Mulyadi berharap program pendidikan daerah dapat berjalan semakin baik, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan bukan hanya terletak pada besarnya program yang diluncurkan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan setiap manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.