Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pasca Banjir Bandang Padang, Ketua DPRD, Muharlion Soroti Air Bersih dan Wilayah Belum Terlayani
PADANG - Pemerintah Kota Padang menggelar rapat koordinasi perkembangan roadmap penanggulangan pasca banjir bandang, Selasa (16/12/2025). Rapat ini membahas evaluasi penanganan bencana serta realisasi penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat yang berlangsung sejak 25 November hingga 22 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di antaranya Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Mulyadi Muslim dari Komisi IV, Hendrizal dari Komisi IV, serta Ja’far dari komisi III
Dalam pemaparan disampaikan bahwa hingga 12 Desember 2025 telah masuk bantuan dana sebesar Rp4,985 miliar. Dana tersebut bersumber dari berbagai pihak, antara lain Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), alokasi dana khusus dari Gubernur, Pemerintah Kota Lampung, serta DPRD DKI Jakarta.
Dana bantuan tersebut telah dialokasikan ke berbagai pos kebutuhan penanganan bencana, seperti penyediaan sembako, pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor, serta penyewaan alat berat dan tenaga kerja untuk pembersihan material pasca bencana.
Meski demikian, rapat menyoroti bahwa kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih. Salah satu persoalan krusial yang masih dihadapi warga adalah belum normalnya layanan air bersih melalui PDAM.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya pemetaan wilayah merah yang hingga kini belum tersentuh bantuan secara optimal. Ia meminta agar fokus penanganan dialihkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan air bersih.
"Hidran umum di daerah yang sudah aman, kita tarik dan arahkan ke daerah yang belum terlayani. Barusan warga menghubungi kami lagi, ‘belum sampai airnya, Pak’. Kalau hari hujan warga bisa menampung air, tapi kalau tidak hujan, mereka kesulitan lagi. Ini yang perlu menjadi perhatian kita,” ujar Muharlion saat sesi diskusi bersama Direktur Utama PDAM dan Wali Kota Padang.
Sejak banjir bandang melanda, Muharlion diketahui aktif berkoordinasi dengan relawan PKS dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak di Kota Padang. Selama sembilan hari berturut-turut, penyaluran air bersih dilakukan ke berbagai titik. Namun hingga hari ke-17 pasca bencana, masih ditemukan warga yang kesulitan mengakses air bersih akibat PDAM yang belum berfungsi optimal.
Dalam rapat tersebut, Muharlion juga mendorong percepatan pemulihan saluran intake air di seluruh titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Padang. Banyak fasilitas SPAM dilaporkan tidak berfungsi akibat tertimbun longsor, pipa suplai bahan baku air yang pecah, maupun hanyut terbawa arus deras banjir bandang.
Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret agar pemulihan layanan dasar, khususnya air bersih, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga terdampak.