Warga Kibarkan Bendera Putih, Mulyadi Muslim: Pemko Padang Harus Terbuka

Aksi warga Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, yang mengibarkan bendera putih menjadi sinyal kuat kekecewaan masyarakat atas penanganan banjir dan longsor yang belum tuntas. Di kawasan tersebut, belasan rumah dilaporkan hanyut akibat derasnya aliran sungai dan banjir susulan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Mulyadi Muslim, menilai aksi warga bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan reaksi atas ketidaksiapan pemerintah dalam menyelamatkan warganya.

“Ini bukan kejadian tunggal. Sebelumnya masyarakat Batu Busuak bergotong royong memindahkan batu-batu besar untuk membuat tanggul agar jalan tidak semakin amblas. Ibu-ibu di Gua Kuranji juga melakukan aksi serupa. Semua ini adalah ekspresi kegelisahan warga karena dampak banjir dan longsor di tiga titik tersebut sangat berat,” ujar Mulyadi.

Ia menjelaskan, masa tanggap darurat yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Kondisi diperparah dengan banjir susulan akibat hujan deras serta pendangkalan aliran sungai yang semakin parah. Menurutnya, situasi serupa sangat mungkin terjadi di wilayah Balai Gadang dan Lubuk Minturun jika tidak ada langkah konkret.

Mulyadi menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Ia menyoroti banyak rumah warga yang secara kasat mata tampak tidak rusak sehingga tidak masuk dalam data penerima bantuan, padahal kondisi di dalam rumah tidak layak huni akibat lumpur dan sedimentasi yang sulit dibersihkan.

“Kalau memang solusi terbaik adalah relokasi, pemerintah harus bergerak cepat dan jujur menyampaikan kondisi sebenarnya kepada warga, sekaligus meyakinkan mereka. Jangan dibiarkan warga berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Sebaliknya, jika persoalan masih bisa diselesaikan melalui normalisasi aliran sungai, Mulyadi meminta Pemko Padang segera mengambil kebijakan taktis dan strategis, membahasnya bersama DPRD dan pihak terkait. Ia menilai hingga kini belum ada langkah konkret terkait pengamanan aliran sungai dan penyelamatan warga, khususnya di Kecamatan Nanggalo, meski masa tanggap darurat telah berakhir.

Lebih lanjut, Mulyadi mendorong agar Pemko Padang tidak ragu melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat jika dibutuhkan. Menurutnya, komunikasi harus diintensifkan oleh wali kota dan jajaran Pemko, termasuk menyampaikan progres pengerjaan secara terbuka kepada masyarakat.

“Warga perlu merasakan bahwa pemerintah benar-benar hadir. Bukan hanya lewat kebijakan di atas kertas, tapi lewat komunikasi yang jelas dan tindakan nyata di lapangan,” tutupnya.