Editorial: Anggaran Habis, Tapi Hidup Tak Berubah

Di atas meja rapat DPRD Kota Padang, angka-angka itu tampak meyakinkan.

Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaporkan tinggi, berkisar di atas 90 persen. Hampir seluruh program masuk kategori “terlaksana”. Secara administratif, tahun anggaran 2025 bisa disebut sukses.

Tapi justru di titik itulah pertanyaan mulai terasa mengganggu. Jika lebih dari 90 persen anggaran sudah terserap, kenapa dampaknya tidak terasa jelas di masyarakat?

Sorotan dari Mulyadi Muslim, Ketua DPD PKS Kota Padang yang juga menjabat sebagai komisi IV DPRD Kota Padang, dalam pembahasan LKPJ 2025 mengarah tepat ke celah itu. Mulyadi Muslim menilai, tingginya serapan anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil yang diterima publik.

Dalam beberapa kasus, kegiatan dilaporkan 100 persen selesai, namun OPD kesulitan untuk menjelaskan indikator keberhasilan di lapangan. Tidak ada data pembanding sebelum dan sesudah program. Tidak ada ukuran pasti tentang peningkatan kesejahteraan, pelayanan, atau kualitas hidup warga.

Yang ada hanyalah laporan pelaksanaan kegiatan, bukan laporan perubahan.

Ini bukan masalah kecil karena nyaris menjadi pola yang sama di semua OPD.

Ketika hampir seluruh OPD mencatat serapan di atas 85-99 persen, tetapi tidak diiringi dengan data dampak yang terukur, maka ada kemungkinan besar yang sedang terjadi adalah ilusi kinerja.

Semua terlihat bergerak.

Tapi tidak benar-benar maju. Semua terlihat sibuk, tapi tidak ada hasil yang nyata. 

Di luar ruang rapat, masyarakat tidak hidup dalam persentase. Mereka hidup dalam kenyataan sehari-hari. Mereka tidak bertanya berapa miliar rupiah yang sudah dibelanjakan. Mereka bertanya perihal hal yang terlihat di depan mata mereka. Kenapa jalan yang diperbaiki cepat rusak? Kenapa bantuan tidak merata? Kenapa pelatihan tidak berujung pada peningkatan penghasilan?

Jika pertanyaan itu terus muncul, maka angka serapan setinggi apa pun kehilangan relevansinya. 

Masalah utamanya terletak pada satu hal yang sering diabaikan: evaluasi berbasis dampak. Program dirancang dengan target awal: jumlah kegiatan, jumlah peserta, jumlah laporan. Tapi tidak dengan target outcome secara kuantitatif, berapa persen perubahan yang terjadi, berapa banyak warga yang benar-benar terbantu, seberapa besar masalah berkurang.

Akibatnya, siklusnya berulang setiap tahun. Anggaran direncanakan, program dijalankan, laporan disusun, anggaran terserap, lalu selesai. Semua ini tanpa pernah benar-benar menjawab:

apakah masalahnya ikut berkurang?

Kritik anggota DPRD seharusnya dibaca sebagai peringatan keras bahwa keberhasilan tidak bisa lagi diukur dari angka serapan semata. Karena jika 90 persen anggaran hanya menghasilkan 10 persen dampak, maka yang terjadi bukan efisiens, melainkan pemborosan yang terlihat rapi. Dan di balik setiap angka dalam laporan itu, ada sesuatu yang tidak tercatat: harapan masyarakat yang belum terpenuhi.

Pada akhirnya, publik tidak butuh laporan yang sempurna. Mereka butuh perubahan yang nyata. Karena keberhasilan pemerintah bukan tentang seberapa cepat anggaran dihabiskan, melainkan seberapa besar kehidupan yang berhasil diperbaiki.