Penanganan Bencana di Padang Lemah, Mulyadi Muslim: Pelayanan Itu Ukuran Sukses, Bukan Penghargaan
PADANG - Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyadi Muslim menilai pemerintah Kota Padang belum bekerja secara profesional dalam penanggulangan bencana yang baru saja melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Rapat yang membahas evaluasi dan tindak lanjut penanganan banjir, longsor, dan banjir bandang itu menyoroti perubahan data warga terdampak yang terus berganti dalam tiga hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi dan pendataan pemerintah.
"Data warga yang terdampak berubah-ubah dalam tiga hari ini adalah bukti kerja pemerintah masih lemah," tegas Mulyadi.
Selain itu, pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat kecamatan dinilai belum tuntas sehingga memperlambat distribusi bantuan dan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya sekolah yang hanyut di Kecamatan Koto Tangah akibat bencana. Sejumlah fasilitas pendidikan yang dijadikan tempat pengungsian di Pauh saat masa darurat, menurut Mulyadi, dapat dimaklumi. Namun, ia menekankan perlunya solusi konkret pascadarurat.
"Dipakai sebagai tempat pengungsian di Pauh untuk masa darurat dapat dimaklumi, tapi pasca masa darurat harus ada solusi konkret," ujarnya.
Warga yang rumahnya rusak berat dan hanyut, seperti di Lubuk Rayo Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto belum mendapatkan kepastian terkait lokasi pembangunan ulang tempat tinggal mereka.
"Apakah rehab rekonnya di tanah warga, atau pindah ke rusunawa, atau di tanah Pemko ini harus jelas dan pasti bagi warga," tegasnya.
Mulyadi juga meminta pemerintah melengkapi alat deteksi dini bencana seperti Early Warning System (EWS) di enam sungai yang melintasi Kota Padang untuk meminimalisasi korban jiwa di masa mendatang.
Menurutnya, profesionalisme pemerintah dan pelayanan nyata kepada masyarakat harus menjadi ukuran utama kinerja, bukan sekedar penghargaan atau pencitraan.
"Alat ukur kesuksesan sejatinya adalah pelayanan, bukan penghargaan," tutup Mulyadi.